Sistem Rujukan BPJS persulit warga

SAMOSIR - Telah terlalu banyak warga Samosir yang mengeluhkan sinerjitas kerjasama BPJS dengan Pihak Rumah Sakit menyangkut Sistim Pelayanan terhadap pasien-pasien peserta BPJS. 

Dari hasil kenyataan di lapangan bahwa kebanyakan pasien ternyata rata-rata mengeluhkan hal yang sama. Yakni masalah "Kekakuan" para petugas dalam penerapan sistem perujukan yang terlalu membebani waktu dan tenaga para pemanfaat layanan mendesak BPJS. 

Beberapa orang pasien yang sempat kami ajak berbincang, masih mengeluhkan permasalahan kelambanan proses pelayanan dan kurang tanggapnya para petugas (BPJS dan pihak Rumah Sakit). Ada indikasi bahwa ada unsur kesengajaan dari berbagai pihak terkait yang seolah menciptakan atau membiarkan kondisi "ketidakjelasan" seperti itu tetap berjalan. 

Kejadian uniknya: ada kecurigaan masyarakat bahwa ada Pihak Rumah Sakit yang terkesan terlalu berupaya "mengarahkan" pasien agar menjadi peserta umum. Padahal, jika menurut balik prinsip utama Program BPJS di negeri ini bukankah BPJS diharapkan akan tampil sebagai solusi ampuh dalam menjamin kesehatan setiap warga negara yang konon dielu-elukan menjadi tujuan negara kita? 

Kejadian unik berikutnya: Jika terhadap para PNS saja oknum-oknum petugas BPJS dan Rumah Sakit itu sudah mulai berani coba-coba untuk memperrumit urusan, "Bagai mana lagi mereka-mereka itu memperlakukan pelayanan prima itu terhadap masyarakat biasa peserta BPJS? 

Menurutku: BPJS bukan sebuah organisasi atau perusahaan yang keseluruhan urusan semata-mata harus mengutamakan keuntungan yang membabi-buta. Benarkah BPJS itu sebuah Program Nasional? Sangat disayangkan: andai BPJS dan pihak rumah sakit masi tetap "setega" itu perlakuannya terhadap masyarakat. Apa memang BPJS tidak mampu menyediakan obat-obatan yang sesuai standart pengobatan sehingga kebanyakan pasien BPJS harus dipaksa belanja obat tertentu di luar Apotik BPJS? Aneh! Permainan seperti apa lagi, ini Bos BPJS. 

Disarankan

Agar sistim surat rujukan itu ditinjau ulang. Bukankah masing-masing Pemda tidak memahami kondisi, kelengkapan SDM atau peralatan pada setiap Puskesmasnya? Jika sudah tau Puskesmas bakal tidak sanggup untuk pelayanan penyakit tertentu, apakah tidak sebaiknya dibuatkan sebuah ketetapan pejabat yang menyatan Daftar penyakit Tertentu yang Tidak dapat dilayani di masing-masing Puskesmas? 

Pasien BPJS bukan bola pimpong. Bukan pengemis karena bahkan sudah bayar didepan. Bukan pula sebagai pasien percobaan.


No comments:

Write a Comment

Mohon Komentar yang diberikan tidak berbau SARA dan Penghinaan. terima kasih


Top