Membangun Desa bukan Dosa

Samosirku,

MEMBACA tulisan ini mungkin sedikit membuat kita tersenyum geli. Apa hubungannya desa dan dosa? Di kitab suci apakah dosa dimaksud tertulis dan fatwa dari lembaga apa yang mengharamkannya? Tentu tidak ada. Namun, judul ini terpaksa harus dipilih penulis untuk mengetuk dan menggelitik hati masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kenapa tidak? Melihat perbedaan yang sangat mencolok antara desa dan kota, telah membuat kita hanya mampu menelan ludah. Pahit.
Berbicara masalah desa-yang dari waktu ke waktu-tak lepas dari pemahaman atas ketertinggalan, kemiskinan dan kegetiran hidup petani. Pemahaman itu semakin kontras, ketika banyak
masyarakat yang justru menilai kota sebagai sumber kemakmuran, kemajuan dan modernisasi. Tentu pemahaman ini tak bisa langsung dibantah. Sebab kenyataannya, perbedaan antara kota dan desa sangat signifikan menggambarkan demikian.

Dalam berbagai survei statistik menyimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di desa. Sebagian besar pula dari penduduk desa tersebut menggeluti pekerjaan bertani. Dan ketertinggalan dan kemiskinan yang menyelimuti desa pulalah yang identik dengan kehidupan yang dialami para petani di negeri ini. Mengapa bisa terjadi?

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2010 mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang, secara tegas disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian (seperti perdagangan, perindustrian, pelayanan jasa, perkantoran, pengangkutan, dan sebagainya). Sedang kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam.

Sesungguhnya, dengan pengertian tersebut di atas, tak ada alasan untuk mendiskreditkan desa dengan berbagai indikasi yang negatif. Lalu apa yang menyebabkan sehingga desa seringkali menjadi "status quo" yang seolah-olah anti dengan perubahan? Bisa jadi karena ada kenyataan disparitas atau ketidakberimbangan dalam pembangunan, yang terutama disebabkan oleh faktor kebijakan pemerintah, selain ragam faktor lainnya berupa geografi, sejarah, politik, administrasi, sosial budaya, dan ekonomi.

Berikut ini, penulis mencoba menjelaskan berbagai faktor yang menyebabkan desa semakin dijauhi dan ditinggalkan masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki rata-rata pendidikan lebih tinggi. Berhubung karena penulis juga mengabdi di sebuah desa di pinggiran Danau Toba, maka faktor-faktor ini menjadi sesuatu yang nyata dan terjadi di masyarakat desa di Kabupaten Samosir dan di Indonesia pada umumnya.

Pertama, kesenjangan antara desa dan kota banyak disebabkan investasi yang hampir seluruhnya terpusat di kota. Sarana dan prasarana sangat minim, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan transportasi. Di Kabupaten Samosir misalnya. Sebagian besar siswa SMP hingga SMA harus menempuh pendidikan jauh dari orang tua. SMP baru ada di setiap kecamatan, sedangkan SMA masih terdapat di kecamatan tertentu. Apalagi perguruan tinggi, belum ada satu pun di daerah ini.

Sekolah jauh dari orangtua dan harus in the kost,  tentu menjadi persoalan dan beban biaya tersenndiri bagi setiap keluarga. Pembangunan sarana dan prasarana berupa jalan dan jembatan juga merupakan salah satu yang paling  dibutuhkan untuk memajukan pedesaan karena menjadi urat nadi perekonomian, terutama untuk mengangkut hasil pertanian dari desa ke kota.

Kedua, dengan segala keterbatasan desa tersebut, menyebabkan banyak generasi muda desa bermimpi untuk pergi merantau ke kota. Sayangnya, ketika banyak generasi muda tersebut sukses di kota, mereka akan berpikir dua kali untuk kembali ke desa. Akhirnya, tinggallah generasi tua yang tinggal menunggu ajalnya di desa. Apalagi ada pula semacam hukum tak tertulis di kalangan orang Batak yang memandang negatif setiap orang perantau yang kembali ke desa, dia dianggap gagal dan tidak mampu berjuang di kota. Kendati pun kenyataannya tidak demikian.

Solusi
Keadaan ini tentu tak bisa dibiarkan berlangsung lebih lama lagi. Desa sebagai urat nadi kota harus secepatnya diselamatkan. Data statistik yang menyebutkan 64,23% penduduk miskin Indonesia tinggal di desa harus segera dihapuskan. Ketersediaan pelayanan jasa, ketersediaan infrastruktur sosial ekonomi yang memadai, ketersediaan lapangan kerja, income yang layak, dan tingkat kesehatan yang mumpuni menjadi prasyarat mutlak. Jika ingin lebih kompleks lagi, sangat diperlukan sanitasi perumahan yang baik, termasuk ketersediaan air minum yang cukup, fasilitas informasi-teknologi dan sebagainya.

Dalam tataran yang lebih luas, sepertinya sangat diperlukan reformasi konsep otonomi desa. Penyeragaman (simetrisasi) pedesaan, baik dari struktur pemerintahan maupun teknis pengelolaan telah menyebabkan otonomi desa tidak menyentuh titik temu antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Seharusnya, otonomi desa yang asimetris menjadi solusi dalam aspek regulasi dimana pembangunan desa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi khusus sebuah desa.
Slogan marsipature hutana be (membangun daerah kampung halaman masing-masing) harus terus digalakkan. Kembali ke desa bukan hal negatif. Jika hal-hal di atas sudah dilakukan, niscaya desa bukn lagi sekadar kampung halaman, tempat mengingat kenangan masa lalu, namun juga harus mampu sebagai tempat mewujudkan mimpi dan masa depan. Sehingga membangun desa bukanlah dosa bagi kita. Semoga. (Binoto Hutabalian SSos)

Penulis adalah alumnus Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau (UNRI). Kini mengabdi sebagai lurah di Kelurahan Siogung-Ogung, Pangururan-Samosir


No comments:

Write a Comment

Mohon Komentar yang diberikan tidak berbau SARA dan Penghinaan. terima kasih


Top