DPRDSU : Hasil Kajian Balitbang Terhadap Dampak Pemekaran Wilyah Masih Minim

* Gubsu Perlu Pertimbangkan Hasil Balitbang Dalam Membuat Kebijakan

Samosirku,
Komisi A DPRD Sumut menilai, kajian Balitbang (Badan penelitian dan pengembangan) terhadap dampak pemekaran wilayah di Sumut, baik daerah kabaupaten/kota maupun propinsi masih sangat minim, bahkan terhadap rencana pemekaran wilayah baru masih belum dilakukan, karena ketiadaan anggaran.
Penilaian ini diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sumut Drs Tahan Manahan Panggabean, MM dan H Syamsul Hilal dalam rapat dengar pendapat Komisi A dengan Balitbang Propsu, dipimpin Ketua Komisi A HM Nuh, Senin (12/7) di DPRD Sumut.
Dalam rapat yang juga dihadiri anggota Komisi A seperti Suasana Dachi, SH dan Ramli membahas masalah hambatan yang dialami dalam pengkajian yang sudah dilakukan Balitbang Propsu terhadap daerah-daerah kabupaten/kota yang sudah dimekarkan maupun yang belum disetujui dimekarkan.
Dari sejumlah daerah pemekaran di Sumut, lanjut Tahan, baru dua kabupaten yang dilakukan pengkajian dan penelitian terkait dampak pemekaran daerah, yaitu Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai. Sedangkan kabupaten/kota lainnya yang sudah dimekarkan, belum dikaji. Padahal di Sumut sejak tahun 2001-2009 sudah terbentuk 16 kabupaten/kota menjadi daerah otonom baru.
“Setelah daerah dimekarkan perlu dilakukan evaluasi, layak atau tidak dan upaya-upaya yang harus dilakukan setelah dimekarkan. Selanjutnya, dilakukan identifikasi Sumber Daya pemekaran, tapi untuk tahap itu belum pernah dilakukan,” ujarnya.
Padahal, ungkap Tahana dari FP Demokrat itu, pengkajian maupun penelitian mengenai dampak pemekaran daerah sangat urgen. Untuk itu, Gubsu perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hasil Balitbang Propsu dalam membuat kebijakan terkait kehidupan ekonomi dan pelayanan publik.
Namun, tambahnya, gerak Balitbang sangat terbatas, bahkan terkesan ‘mandul’, karena ketiadaan anggaran. Karenanya, Pempropsu maupun Gubsu diminta untuk meningkatkan anggaran. Padahal, untuk ketahap ekploitasi daerah yang dimekarkan harus bisa dinikmati rakyat dari hasil pemekaran tersebut.
“Kalau perlu Balitbang harus lakukan penelitian hingga visi misi Gubsu bisa terealisasi di daerah pemekaran, mengingat sumber daya alam yang dimiliki Sumut sangat potensial untuk diteliti dan dikembangkan, sehingga ada skala prioritas yang harus dilakukan terutama di sektor agropolitan.
Kenyataannya, katanya lagi, sektor agropolitan terkesan kurang diperhatikan, terbukti dari hampir semua produk pertanian yang dipasarkan di negeri ini merupakan hasil impor, bahkan dihampir semua supermarket dari mulai buah-buahan hingga sayuran dikuasai produk impor.


No comments:

Write a Comment

Mohon Komentar yang diberikan tidak berbau SARA dan Penghinaan. terima kasih


Top