PERINGATAN HUT OTONOMI DAERAH XIV TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR

Dalam upaya merefleksikan kembali makna kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah yang telah diimplementasikan sejak tahun 1999, Pemerintah Kabupaten Samosir, menyelenggarakan Upacara Peringatan HUT Otonomi Daerah (OTDA) ke-14 di Halaman Kantor Bupati Samosir yang dipimpin oleh Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon, Rabu (28/04). Hadir dalam kesempatan tersebut, Muspida Kab Samosir, Sekdakab Samosir Drs Tigor Simbolon, Ketua Tim Penggerak PKK Kab Samosir Ny. R Artha Sitinjak, Ketua DWP Kab Samosir. Ny Tigor Simbolon br Siboro, Kepala SKPD Kab Samosir, para Camat, Kepala Desa/Lurah se-Kab. Samosir dan seluruh jajaran pegawai Kabupaten Samosir.

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi yang dibacakan Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon mengatakan, Sesuai dengan tema pelaksanaan HUT Otonomi Ke XIV “Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” Peringatan hari otonomi Daerah ini dianggap penting dan Strategis karena merupakan sarana untuk mereflesi kembali makna dan tujuan otonomi. Otonomi daerah pada dasarnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan, sehingga peringatan hari otonomi daerah ini sangat penting dan strategis untuk merefleksikan kembali makna dan tujuan otonomi. Tujuan demokrasi telah memosisikan pemerintahan daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani (civil society). Sedangkan, tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pemerintahan daerah untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat lokal secara efektif, efisien dan ekonomis.

Sejak tahun 1999 hingga sekarang telah terbentuk 205 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota, sehingga jumlah daerah otonom sampai dengan 2009 adalah 524, yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, 93 kota, lima kota administrasi dan satu kabupaten administratif. Melihat kondisi dan semangat pemekaran daerah yang sangat fenomenal tersebut, pemerintah melakukan kebijakan moratorium pemekaran sampai diselesaikannya evaluasi menyeluruh terhadap 205 daerah otonom baru. Hal ini dilakukan sebagai acuan dalam rangka penataan daerah ke depan hingga 2025 dan diharapkan selesai disusun pada Juni 2010. Untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggara pemerintahan daerah tentunya tidak lepas dari bagaimana mengelola tata pemerintahan dengan baik serta pengeloloaan dan keputusan manajemen publik harus dilakukan dengan transparan dan akuntable dengan membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya, sehingga dalam konteks akuntabilitas, pemerintah tidak dapat menganggap bahwa masyarakat itu hanyalah semata-mata sebagai “konsumen” pelayanan publik, tapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang standar pelayanan minimal,” Ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon menyerahkan cendramata dalam bentuk vandel Hut Otda sebagai motivasi peningkatan kinerja kedepan. Selain penyerahan vandel, dalam kesempatan yang sama juga diumumkan Kepala desa terbaik dalam memelihara asset daerah (penggunaan kenderaan roda dua). Adapun masing masing Kepala Desa terbaik adalah, Kepala Desa Ambarita, Kepala Desa Garoga Kecamatan Simanindo dan Kepala Desa Urat Timur Kecamatan Palipi.


No comments:

Write a Comment

Mohon Komentar yang diberikan tidak berbau SARA dan Penghinaan. terima kasih


Top